Warga Segel Kantor Desa Nanga Kayan, Tuntut Transparansi Dana Desa
Info Nanga Pinoh- Suasana tenang di Desa Nanga Kayan, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, mendadak berubah pada Kamis (21/8/2025) pagi. Puluhan warga berkumpul di halaman kantor desa sekitar pukul 10.00 WIB, lalu melakukan aksi penyegelan terhadap kantor pemerintahan setempat.
Tindakan itu bukan tanpa alasan. Warga menuding Kepala Desa Nanga Kayan, berinisial HMD, tidak pernah memberikan laporan terbuka terkait pengelolaan dana desa sejak tahun 2023 hingga 2025. Mereka menilai hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran desa telah diabaikan.
Baca Juga : Seminar Budaya Katab Kebahan: Menganyam Masa Depan dari Warisan Leluhur
Warga Merasa Diabaikan
Seorang warga, berinisial J, menyampaikan bahwa aksi penyegelan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mendalam sekaligus langkah pencegahan agar tidak terjadi keributan yang lebih besar.
“Dari 2023 sampai 2025 tidak ada transparansi dana desa ke masyarakat. Jadi, daripada terjadi keributan, lebih baik kantor desa disegel. Tidak ada masalah lain, hanya soal keterbukaan anggaran. Ada warga yang mendukung Pak Kades, ada juga yang tidak. Nah, yang tidak setuju itulah yang akhirnya menyegel kantor desa,” jelas J kepada awak media.
Hal senada juga diungkapkan warga lain, ML, yang menyoroti minimnya pembangunan fisik di desa meskipun dana desa terus digelontorkan pemerintah pusat.
“Demo ini bukan hanya soal laporan keuangan, tapi juga soal hasil nyata. Dari dulu sampai sekarang, pembangunan yang dirasakan masyarakat hampir tidak ada. Padahal dana desa turun setiap tahun,” ungkapnya.
Mediasi Sempat Ricuh
Di tengah aksi tersebut, Temenggung adat setempat, berinisial T, mencoba melakukan mediasi antara pihak warga dan aparat desa. Namun, upaya dialog yang dilakukan tidak berjalan mulus. Suasana tanya jawab sempat memanas hingga berujung ricuh, sehingga tidak menghasilkan kesepakatan.
“Biasa lah, ada pro dan kontra di masyarakat. Saat sesi tanya jawab tadi memang agak heboh dan sempat ricuh, jadi sulit ada hasil yang jelas,” ujar T singkat.
Meski demikian, aksi penyegelan tetap berlangsung damai tanpa ada tindakan anarkis maupun kerusakan fasilitas kantor desa. Warga hanya menutup akses pintu masuk sebagai simbol bahwa aktivitas pemerintahan desa akan terhenti sampai ada penjelasan resmi dari kepala desa.
Kades Belum Beri Tanggapan
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Nanga Kayan, HMD, belum memberikan respons terkait tuntutan warganya. Beberapa awak media yang berusaha melakukan konfirmasi tidak berhasil menemui yang bersangkutan.
Sementara itu, warga berharap pemerintah kabupaten maupun pihak terkait segera turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Mereka menegaskan, aksi penyegelan tidak akan dicabut sampai ada keterbukaan laporan keuangan dan kejelasan mengenai pembangunan desa.
Transparansi Dana Desa Jadi Sorotan
Kasus di Nanga Kayan menambah panjang daftar permasalahan transparansi dana desa di berbagai daerah di Indonesia. Program dana desa sejatinya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di tingkat lokal, memperkuat ekonomi masyarakat, serta menekan angka kemiskinan. Namun, tanpa pengawasan yang baik, anggaran besar tersebut rawan menimbulkan konflik dan kecurigaan.
Bagi warga Nanga Kayan, keterbukaan laporan dana desa bukan hanya soal angka, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap hak mereka sebagai masyarakat. Mereka ingin bukti nyata bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama.
