Warga Melawi Desak Transparansi Dana Desa, Sejumlah Kades Terancam Lengser
Info Nanga Pinoh– Gelombang aspirasi masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana desa mulai menggema di sejumlah wilayah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Warga di berbagai desa kini semakin berani menyuarakan tuntutan agar pemerintah desa membuka informasi penggunaan anggaran secara jelas dan akuntabel.
Salah satu desakan kuat datang dari warga Desa Nanga Kayan, Kecamatan Nanga Pinoh, yang pada Rabu (15/10/2024) siang mendatangi langsung kantor Inspektorat Kabupaten Melawi. Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung damai dan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Warga menuntut agar kepala desa memberikan laporan penggunaan dana desa secara terbuka kepada publik, termasuk realisasi pembangunan dan belanja kegiatan masyarakat. “Kami hanya ingin tahu uang desa kami digunakan untuk apa. Semua harus transparan,” ujar Rifki, salah satu warga Nanga Kayan, dengan nada tegas namun tetap santun.
Kepala Desa Dinonaktifkan, Kantor Disegel Warga
Kasus serupa juga mencuat di Desa Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh, di mana kepala desa setempat terpaksa dinonaktifkan sementara dari jabatannya karena dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Ketegangan sempat meningkat setelah warga menyegel kantor desa sebagai bentuk protes terhadap pengelolaan anggaran yang dianggap tidak jelas.
Langkah tersebut disebut sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaporan keuangan desa. Situasi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat tidak lagi pasif, melainkan aktif mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat lokal.
Baca Juga : LaLiga Pekan 9: Barcelona Cari Kebangkitan, Real Madrid Hadapi Getafe!
Tanda Meningkatnya Kesadaran Publik
Menurut beberapa tokoh masyarakat, fenomena ini mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya tata kelola keuangan yang terbuka dan akuntabel. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan dan kesejahteraan warga desa, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Masyarakat sekarang sudah melek informasi. Mereka ingin tahu setiap rupiah digunakan untuk apa. Transparansi bukan sekadar tuntutan, tapi hak warga,” ungkap Rifki menambahkan.
Pemkab Melawi Perkuat Pengawasan
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyatakan terus mendorong kepala desa agar menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa.
Kepala DPMD Melawi menegaskan bahwa pengawasan kini dilakukan secara berlapis, baik melalui aparat pengawasan internal, Inspektorat, maupun laporan langsung dari warga. Pemerintah juga meminta agar setiap desa rutin mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka melalui papan informasi desa atau forum musyawarah warga.
“Tujuan kami bukan mencari kesalahan, tapi memastikan dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Menuju Desa yang Lebih Jujur dan Berdaya
Fenomena ini diharapkan menjadi momentum penting untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan tidak ada lagi penyalahgunaan dana dan semua pihak dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Melawi.
“Transparansi bukan hanya soal laporan angka, tapi soal kepercayaan. Ketika masyarakat percaya, pembangunan akan berjalan lebih baik,” tutup Rifki dengan optimistis.
